Terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan sektor logistik, harga logistik Indonesia tetap tinggi. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, biaya logistik di Indonesia mencapai 23,5 persen dari PDB, lebih tinggi dibandingkan negara lain karena proses pengurusan izin usaha yang berbelit-belit . Kajian konsolidasi Pelindo I-IV menyebutkan angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain, seperti Singapura (8%), Amerika Serikat (8%), Uni Eropa (9%), Jepang (9%), Korea Selatan (9%), India (13%), Malaysia (13%), dan Cina (15%). Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan biaya logistik di Indonesia sebesar 17 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2024 . Terdapat beberapa penjelasan mengenai tingginya harga logistik Indonesia dibandingkan negara lain khususnya di ASEAN. Pertama, Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau yang menjadi tantangan untuk konektivitas logistik. Pada sektor logistik Indonesia, khususnya pada angkutan melalui laut, tidak hanya digunakan untuk ekspor-impor antar negara, tetapi juga antar wilayah domestik. Terlepas dari bentuk negara kepulauan, lebih dari 80% pergerakan barang sebenarnya dilakukan di darat, sehingga transportasi darat yang efisien dan efektif untuk logistik tetap harus menjadi prioritas. Kedua, terdapat ketidakseimbangan volume beban logistik antar daerah, terutama dengan kondisi perekonomian Indonesia yang masih terpusat di Pulau Jawa. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi menciptakan inefisiensi dari transportasi laut Indonesia, karena back-loading yang tidak merata dari daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah seperti Kawasan Timur Indonesia. Pasokan dan permintaan yang tidak seimbang juga merupakan salah satu masalah. Sebagai contoh, Pulau Jawa memasok kebutuhan pokok ke wilayah Indonesia Timur , tetapi komoditas yang dibutuhkan dari daerah tujuan utamanya adalah ikan dan komoditas segar lainnya yang perlu mekanisme pengawetan dan spesifikasi pengiriman yang berbeda. Hal ini pada akhirnya meningkatkan harga logistik yang disebabkan pengiriman yang harus mencakup kedua rute. Peringkat yang buruk pada aspek Infrastruktur juga menunjukkan kebutuhan infrastruktur yang lebih efisien, baik fisik maupun digital, dan perbaikan infrastruktur yang sudah ada. Inisiatif tol laut, misalnya, merupakan inisiatif baik yang perlu ditingkatkan dan diawasi lebih lanjut pengoperasiannya. Beberapa tantangan terutama dalam hal transparansi harga dan kuota perlu diatasi, dan beberapa insentif juga dapat dirumuskan secara efektif agar berdampak optimal dalam menurunkan harga logistik. Di darat, kepadatan lalu lintas merupakan salah satu masalah utama dari inefisiensi transportasi. Ketidakseimbangan kapasitas infrastruktur (dalam hal ini jalan raya) dengan jumlah pergerakan orang dan barang merupakan salah satu penyebabnya. Selain itu, integrasi antar moda transportasi cenderung masih terputus. Sebagai contoh, penggunaan kereta api dan kereta barang dalam mengangkut barang ke pelabuhan masih minim, dengan efisiensi dan kecepatan yang lebih tinggi daripada truk barang melalui jalan raya yang harus menempuh jarak lebih jauh ditambah oleh kemacetan. Dalam acara public dialog ini diharapkan dapat didiskusikan isu-isu terkait sektor jasa logistik nasional, antara lain: a. Bagaimana pemetaan permasalahan pada sektor logistik nasional (keterbatasan pada infrastruktur baik jaringan atau fisik, keterbatasan teknologi dan data/informasi, diskonektivitas antar moda dsb)? b. Apa yang perlu dilakukan untuk dapat menurunkan biaya logistik dari 23,5% menjadi 17% sesuai target pemerintah? c. Apakah Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dapat menjadi roadmap baru bagi sektor logistik nasional? Apa yang perlu diperbarui? d. Bagaimana kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan jasa logistik nasional sekaligus menciptakan efisiensi pada jasa logistik?