Share on

JAKARTA, 19 Oktober 2020: Sinyal perlambatan di seluruh sektor jasa sudah tampak pada Kuartal I-2020, kecuali jasa informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan jasa kesehatan. Sektor jasa, yang menopang 54% PDB nasional perlu beradaptasi, salah satunya dengan mendorong agar program digitalisasi dapat segera diterapkan.

“Digitalisasi sektor jasa Indonesia sangat berguna untuk mendorong daya saing dan produktivitas pelaku industri. Untuk itu kebijakan menyangkut sektor ekonomi digital sangat diperlukan,” kata Executive Director Indonesia Services Dialogue (ISD), Devi Ariyani dalam diskusi online dengan beberapa media hari ini.

Menurutnya perkembangan teknologi digital dapat mendorong terciptanya perdagangan, tidak hanya barang tetapi juga perdagangan jasa lintas negara. Saat ini diperkirakan nilai transaksi untuk Information Technology Outsourcing (ITO) dan Business Process Outsourcing (BPO) secara global mencapai USD 167,9 Miliar, dimana sekitar 84% permintaan outsourcing berasal dari Amerika Serikat.

“UMKM Indonesia akan memetik keuntungan besar apabila bisa terintegrasi secara penuh dengan teknologi digital,” ujarnya. Dalam paparannya, Devi mengutip hasil riset dari AMTC (Asia Pacific MSME Trade Coalition) bahwa digitalisasi dapat menghemat biaya ekspor MSME (Micro, Small, Medium Enterprice)  di India, China, Korea Selatan dan Thailand hingga USD 339 Miliar.  Riset AMTC tersebut juga menemukan bahwa teknologi digital menghemat waktu untuk ekspor dari UMKM sebesar 29%, dan mereduksi biaya ekspor hingga 82%.

Menurut Devi, data menjadi bahan bakar utama dalam era ekonomi digital saat ini. Kemajuan teknologi digital membuat pertukaran data antar industri antar negara menjadi suatu hal yang lumrah. Devi mengutip studi McKinsey yang mengatakan bahwa kontribusi pergerakan data dalam perekonomian global mencapai USD 2,8 Triliun, dan diperkirakan mencapai USD 11 Triliun pada tahun 2025. “Saat ini industri tergabung dalam satu rantai nilai global, dimana perkembangan teknologi informasi memudahkan koordinasi industri lintas negara,” ujarnya.

Walaupun pergerakan data lintas negara menjadi basis bagi perkembangan ekonomi digital modern, tetapi sejumlah negara masih menerapkan restriksi, termasuk Indonesia. Devi mengatakan “Pada awalnya Indonesia mengacu pada rezim PP 82/2012 yang mewajibkan seluruh data disimpan di dalam negeri. Hal ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat akses UMKM untuk menerima layanan digital yang kompetitif.”

Menurutnya, revisi PP 82/2012 dalam bentuk PP 71/2019 menjadi jalan keluar yang cukup baik, tidak hanya menghilangkan restriksi tetapi juga meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Hanya saja, lanjut Devi, sejak terbitnya PP tersebut setahun yang lalu, aturan turunan terutama terkait penyelenggaran sistem elektronik untuk sektor privat masih belum ada.

“Dunia usaha masih wait and see dengan aturan turunan yang ada. Terlebih berdasarkan draft Rancangan Peraturan Menteri yang diuji-publikkan bulan Maret kemarin terdapat sinyalemen bahwa Indonesia akan kembali ke rezim proteksi. Hal ini perlu dihindari”. Ujar Devi seraya menambahkan bahwa restriksi lalu lintas data merupakan Langkah mundur yang justru berakibat buruk bagi ekosistem ekonomi digital Indonesia. “Oleh sebab itu kebijakan data yang tepat diperlukan” ujarnya.

Devi juga sedikit membahas terkait aturan E-Commerce, dalam hal ini Peraturan Menteri Perdagangan No.50/2020. “Tidak hanya regulasi tentang data, tetapi juga aturan terkait perdagangan melalui sistem elektronik secara keseluruhan perlu disusun secara tepat”. “Pemerintah perlu memperhatikan kesiapan dari OSS, karena adanya Permendag 50/2020 mewajibkan UMKM yang memakai E-Commerce untuk mendaftarkan diri, dan jumlah nya ini ada puluhan juta UMKM”tambahnya. Devi juga membahas terkait kewajiban pemain E-Commerce asing untuk mendirikan kantor perwakilan (KP3A) apabila memiliki hanya 1000 konsumen dalam setahun.”Threshold yang terlalu rendah tersebut dikhawatirkan akan menghambat integrasi digital antara pemain Indonesia dan Internasional, sehingga dikhawatirkan Indonesia akan kehilangan potensi bergabung pada value chain global” tutupnya.

 

Coverage:

Liputan6

Kompas

Antara

Katadata

Bisnis.com

Sindonews