Share on

Kementerian Perdagangan mulai menyusun peta jalan khusus untuk memacu ekspor sektor jasa, sebagai upaya peningkatan kinerja perdagangan Tanah Air.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Arlinda mengatakan, penyusunan peta potensi ekspor jasa secara terperinci dilakukan agar sektor tersebut dapat memasuki pasar internasional dalam waktu singkat.

Menurut pemetaan Kemendag, sektor jasa potensial yang dapat menjadi prioritas a.l. pariwisata (termasuk kuliner), konstruksi, serta teknologi komunikasi dan informasi (media digital, pengembang perangkat lunak, serta jaringan teknologi informasi dan komunikasi).

Sektor lainnya a.l. jasa bisnis lainnya (jasa profesional dan konsultasi), periklanan dan kreatif digital, jasa legal, arsitek/desain interior, dan keinsinyuran.

“Kami terus berupaya menjadikan sektor jasa sebagai andalan untuk mendongkrak neraca perdagangan nasional dan menggantikan sektor industri yang terus menurun,” ujarnya, Kamis (28/3).

Menurut data otoritas perdagangan, kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ekspor jasa pada 2016, 2017, dan 2018 berturut-turut tumbuh sebesar 4,9%, 8,59%, dan 10,28%. Selain itu, kontribusi sektor jasa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2018 mencapai 54%, meningkat dibandingkan 2017 yang tercatat sebesar 43,6%.

Arlinda menambahkan, untuk mendorong ekspor jasa dibutuhkan skema insentif sehingga diperlukan sinergi antara kementerian/lembaga terkait dalam memilih skema yang dapat memberi gairah kepada para pengusaha untuk melakukan ekspansi ke luar negeri.

“Memang perlu untuk memperluas jumlah sektor jasa yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai .”

Hingga kini, lanjut Arlinda, hanya 3 jenis jasa yang dikenakan PPN 0%, yaitu jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan barang bergerak, dan jasa konstruksi, sedangkan sebagian besar sektor jasa lain masih dikenakan PPN 10%. “Pengenaan PPN 0% dapat diterapkan untuk jasa yang dikonsumsi di luar negeri,” ucapnya.

Untuk dapat meningkatkan ekspor jasa juga dilakukan dengan peningkatan promosi dengan membangun branding dan memfasilitasi keikutsertaan dalam pameran internasional atau misi dagang.

“Kami akan mendata jumlah pelaku usaha jasa. Dengan data yang akurat, pemerintah bisa mendapatkan informasi dan hambatan yang dialami para pelaku usaha jasa untuk kemudian dicarikan solusinya,” tuturnya.

PERKUAT HKI

Di samping upaya peningkatan ekspor jasa Tanah Air, pemerintah akan mempercepat proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pasalnya, merek yang belum terdaftar dapat merugikan pengusaha sektor jasa karena rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain serta tidak memiliki legalitas yang dapat menjamin kepercayaan calon mitra/konsumen.

“Semakin cepat proses pendaftaran, maka dapat membantu para pelaku usaha agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan bisnis jasanya,” ucap Arlinda.

Saat dihubungi terpisah, analis kebijakan dari Indonesia Services Dialogue Muhammad Syarif Hidayatullah mengatakan, terdapat sejumlah negara yang berpotensi menjadi tujuan utama ekspor jasa, salah satunya Australia.

“Sektor jasa nasional dapat mengambil keuntungan dari IA-CEPA. Setidaknya terdapat dua keuntungan besar dari IA-CEPA. Pertama, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, menciptakan investasi baru,” terangnya.

Selain Australia, terdapat 5 negara yang menjadi tujuan ekspor jasa RI, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, Swiss dan Jerman. Oleh karena itu, dia meminta agar penerapan PPN 0% atas ekspor jasa ini untuk segera diberlakukan.

Selain PPN 0%, pemerintah perlu melakukan standardisasi produk jasa di Tanah Air sehingga dapat bersaing di tingkat global. Dia mencontohkan, terdapat lebih dari 20.000 standardisasi khusus di berbagai tingkatan layanan jasa di China.

“Dengan adanya standardisasi, mutu dari pelayanan jasa dapet terkontrol dengan baik sehingga dapat melindungi kebutuhan konsumen,” kata Syarif.

Pemerintah pun perlu memberikan informasi bagi para pengusaha jasa yang ingin membuka bisnis di luar negeri. Informasi yang dibutuhkan mencakup kondisi dunia usaha di pasar tujuan, apakah ada permintaan untuk jasa yang ditawarkan, dan prasyarat membuka usaha untuk bidang jasa seperti perizinan, standardisasi dan lainnya.

“Pemerintah melalui atase perdagangan dapat menjadi gerbang awal untuk menyediakan informasi tersebut. Lebih lanjut, kualitas sektor jasa sangat dipengaruhi oleh mutu sumber daya manusianya. Untuk dapat berkompetisi dalam ekspor jasa, sertifikasi tenaga kerja sektor jasa menjadi sangat penting,” ujarnya.

Tak hanya informasi, lanjutnya, pemerintah harus terus mengoptimalkan aturan terkait dengan trademark. Terlebih, pada sektor jasa, kekuatan merek menjadi sangat penting untuk bisa berkompetisi di tingkat global.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri berpendapat, sektor jasa berpotensi memiliki kontribusi menyumbang pendapatan negara dibandingkan dengan ekspor barang dan investasi.

“Penyumbang devisa terbesar itu jasa dan dua terbesar itu ada di turisme dan tenaga kerja. Jadi negara ini memang negara jasa,” ujarnya.

Pendapatan negara di sektor pariwisata mencapai US$14 miliar dan sektor penyaluran tenaga kerja ke luar negeri mendapat devisa US$11 miliar. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus dalam pengembangan ekspor jasa di Tanah Air.

“Perekonomian Indonesia ditandai oleh sektor penghasil barang tumbuh 3%, sementara sektor jasa tumbuh 6%. Jika pemerintah masih fokus sektor ekspor dan investasi, dijamin Indonesia akan tertinggal jauh dengan negara lain,” tutur Faisal.

 

Published in koran.bisnis,com